Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud diselenggarakan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih lanjut fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan kondisi ke lapangan agar tiada menghambat daya saing lapangan usaha nasional di berada dalam persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku usaha kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat pertumbuhan sektor di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, kemudian serangkaian produksi dari pada negeri yang digunakan digunakan di sebuah produk-produk atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang tersebut terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih banyak kuat kemudian kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih tinggi banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing barang lokal. Pengaplikasian komoditas pada negeri bukanlah semata-mata persoalan kepentingan ekonomi, tapi juga tentang memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata masalah hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak cuma menggalakkan sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi sektor lokal agar meningkat kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
