JAKARTA – pemerintahan Provinsi DKI Ibukota Indonesia melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Ibukota Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah kemudian Retribusi Daerah, baru hanya menetapkan kebijakan baru mengenai Pajak Barang lalu Jasa Tertentu (PBJT) yang tersebut pada masa kini mencakup sektor Makanan dan juga Minuman. Sebelumnya dikenal dengan istilah Pajak Restoran, pembaharuan kebijakan ini bertujuan agar penduduk kemudian pelaku usaha dapat lebih besar mudah memahami lalu menyesuaikan diri dengan aturan yang tersebut berlaku.
Apa Itu PBJT berhadapan dengan Makanan kemudian Minuman?
PBJT melawan Makanan serta Minuman adalah pajak yang tersebut dikenakan pada makanan juga minuman yang tersebut dijual atau dikonsumsi, baik secara segera maupun melalui pemesanan dalam restoran, jasa boga, atau katering. Pajak ini dibebankan terhadap konsumen akhir kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan area untuk menyokong perkembangan pada Provinsi DKI Jakarta.
Usaha yang Terkena PBJT
Beberapa jenis usaha yang digunakan wajib mengenakan PBJT melawan Makanan dan juga Minuman antara lain:
1. Kafe – Usaha yang digunakan menyediakan makanan kemudian minuman dengan layanan penyajian, termasuk meja, kursi, lalu peralatan makan.
2. Jasa Boga atau Katering – Usaha yang digunakan menyediakan unsur baku, mengolah, menyimpan, serta menyajikan makanan berdasarkan pesanan pelanggan, baik di dalam lokasi penyimpanan maupun tempat lain yang mana diinginkan pelanggan.
Pengecualian dari PBJT
Namun, bukan semua jenis bisnis dikenakan PBJT melawan Makanan juga Minuman. Berikut beberapa pengecualian yang tersebut diatur di kebijakan ini:
1. Usaha kecil dengan hasil penjualan di tempat bawah Rp42 jt per bulan – Usaha dengan pendapatan di dalam bawah ambang batas ini tiada wajib membayar PBJT, kecuali jikalau penjualannya bersifat insidental.
2. Toko swalayan serta usaha sejenis – Jika bidang usaha utama tidak jual makanan juga minuman untuk dikonsumsi di tempat tempat, maka bukan dikenakan PBJT.
