JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mana mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) kedua PT Antam melawan Budi Said memunculkan beberapa konsekuensi. Salah satunya permohonan eksekusi yang tersebut diadakan Budi Said otomatis batal demi hukum.
Demikian disampaikan Pakar Hukum Perdata Universitas Jember M. Khoidin. Menurut M. Khoidin menjelaskan dengan adanya putusan MA Nomor 815 PK/PDT/2024 tertanggal 11 Maret 2025 tersebut, maka putusan PK 1 yang sempat dimenangkan Budi Said pada September 2023 lalu bukan berlaku.
Hal itu juga berlaku bagi permohonan eksekusi yang digunakan diajukan crazy rich selama Surabaya itu terhadap Antam juga gugur. “Permohonan itu tak mampu dieksekusi oleh sebab itu putusan yang digunakan meraih kemenangan Budi Said sudah ada dibatalkan,” kata Khoidin, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Putusan MA ini menyebabkan Budi Said semakin terpojok kemudian satu persatu kebenaran terungkap di persidangan perdata maupun pidana yang mana kasusnya pada waktu ini juga berada dalam bergulir sampai pada tahap Kasasi.
Namun begitu, menurut Khoidin, putusan PK perdata ini tidak ada mengikat terhadap persoalan hukum pidana yang dimaksud juga menyeret Budi Said. Artinya persoalan hukum Pidana pada hal ini persoalan hukum Tindak Pidana Korupsi yang sedang dijalani Budi Said akan masih berjalan.
Sehingga majelis hakim akan terus memeriksa hingga mengadili pada tahap Kasasi nanti. Tidak semata-mata itu, konsekuensi lainnya yang digunakan dihadapi Budi Said juga akan semakin sulit. Tidak tertutup kemungkinan aset-aset miliknya juga akan disita kemudian dirampas oleh negara.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK 2019-2024 Nurul Ghufron menyatakan putusan kasasi MA akan menjawab nantinya nasib Budi Said.
“Kalau putusan Kasasi menguatkan putusan PT, maka putusan MA menghadapi Budi Said sanggup dengan segera dieksekusi. Walaupun nantinya ada PK. Peninjauan Kembali baik perdata maupun Pidana tidaklah menunda adanya pelaksaan eksekusi putusan Kasasi,” terangnya.
Nurul Ghufron juga menegaskan selalu mengupayakan upaya pemberantasan korupsi. Lebih-lebih korupsi yang digunakan merugikan negara hingga triliunan rupiah.
