Ibukota – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud saat ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tersebut tambahan tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih tinggi tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti khalayak harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan beliau beli,” kata Deputi Sektor Industri serta Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau lingkungan ekonomi baru yang mana dapat menimbulkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih lanjut untuk tinggal juga menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat sebagian pangsa yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dimaksud dapat dikembangkan pada dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga sektor kapal yacht yang dimaksud sedang berprogres di kawasan Asia.
“Ini yang mana kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang tersebut tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang tersebut fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Tanah Air atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang tersebut bisa jadi kita dapatkan market baru, di luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, kemudian ia dapat spending lebih besar banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang tersebut berhubungan dengan pariwisata pada bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih banyak banyak tamu melalui konsep hotel itikaf pada ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengakses puasa sampai malam, menginap kita ke sana. Ada yang dimaksud nginap dalam hotel, ada yang digunakan di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, satu di antaranya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model item atau sarana apa sekadar yang mana harus disusun dan juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Simbol Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aktivitas lanjut dari penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang digunakan ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
