RIYADH – Otoritas Pengawasan serta Antikorupsi Arab Saudi (Nazaha) telah terjadi meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi secara besar-besaran dalam berbagai kementerian juga lembaga lainnya. Sebanyak 131 orang ditangkap juga 370 lainnya diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang dimaksud dirilis pada hari Jumat, otoritas yang disebutkan menyatakan telah lama melakukan 3.466 “kunjungan pengawasan” di tempat berbagai entitas pemerintah pada bulan Februari, mengungkap perkara penyuapan, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran lainnya.
Mengutip Gulf News, Mingguan (2/3/2025), beberapa dari mereka itu yang mana ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan melibatkan pegawai dari berbagai kementerian kemudian badan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Daerah Perkotaan lalu Perumahan, dan juga Otoritas Zakat, Pajak, serta Bea Cukai juga Otoritas Pelabuhan Saudi.
Nazaha berjanji untuk terus progresif dengan aksi antikorupsinya, dengan menekankan bahwa akuntabilitas masih menjadi landasan integritas pemerintah.
Otoritas yang disebutkan mendesak penduduk untuk melaporkan dugaan korupsi melalui media resminya.
Gebrakan Pangeran Mohammed bin Salman
Pemberantasan korupsi secara besar-besaran merupakan gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Tindakan paling terkenal adalah operasi antikorupsi pada 2017, di tempat mana otoritas berwenang menangkap banyak pejabat pemerintahan, pelaku bisnis dan juga para pangeran.
Dari hasil operasi kala itu, pemerintah Arab Saudi mendapatkan lebih banyak dari USD100 miliar dari mereka itu yang mana ditangkap.
Mereka yang digunakan ditangkap membayar denda, yang dimaksud nilainya berbeda-beda tiap orang, atau membuktikan diri tidak ada bersalah untuk dapat dibebaskan.
Pangeran Mohammed bin Salman pada waktu itu menyatakan penangkapan juga penangkapan yang disebutkan merupakan sesuatu yang harus dilakukan.
“Nilai [denda] mencapai lebih banyak dari USD100 miliar, tapi tujuan utamanya bukanlah uang. Tujuannya adalah menghukum pelaku korupsi lalu mengirimkan sinyal yang jelas bahwa siapapun yang dimaksud melakukan korupsi akan menghadapi hukum,” kata beliau pada 20 Maret 2018.
