DKI Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral berubah jadi prioritas diplomasi Indonesi dalam bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Nusantara menyokong reformasi PBB dan juga lembaga multilateral lainnya akan berubah menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika juga Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, lalu Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, bentuk institusi multilateral yang mana ada ketika ini seperti PBB lalu Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang digunakan semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini tiada mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Nusantara senantiasa menggalakkan pergerakan reformasi multilateral lantaran meyakini bahwa sistem multilateral yang mana efektif harus dibuat lebih lanjut inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam planet yang dimaksud semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menyebabkan globus terhadap keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Nusantara terancam melemah apabila tak diiringi dengan pembaharuan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan serangkaian reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan jumlah total anggota permanen Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, lalu lainnya mempunyai populasi lalu peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang tersebut setara pada bangunan tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
