JAKARTA – Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK akibat menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja. Baru saja, sektor tekstil kemudian barang tekstil (TPT) pada Tangerang melakukan PHK massal menyusul pabrik Sritex di dalam Solo.
“Pemerintah sudah ada seharusnya bergerak cepat mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal semakin marak terjadi. Agar tidak ada terjadi kebangkrutan, maka sebaiknya memberikan insentif fiskal misalnya merupakan penangguhan bayar pajak,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti pada waktu dihubungi SindoNews, dikutipkan Hari Sabtu (8/3/2025).
Dia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja. Langkah ini penting agar mereka itu sebagai korban PHK bisa jadi tetap memperlihatkan dapat menyambung hidup. Lebih lanjut, para korban PHK perlu didampingi untuk mampu membuka usaha sendiri atau kembali disediakan lapangan kerja untuk bekerja di tempat lapangan usaha lain yang tersebut masih bergairah.
Sebagai informasi, dua pabrik sepatu di area Tangerang PT Adis Dimension Footwear kemudian PT Victory Ching Luh melakukan PHK 3.500 pekerja. Tren PHK tak hanya sekali terjadi di dalam bidang tekstil tapi juga menyasar sektor-sektor lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja kemudian Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi menyatakan lapangan usaha tekstil berada pada kondisi yang tersebut kian sulit sebab terjadi penurunan produksi, penyusutan penjualan, lalu melemahnya lingkungan ekonomi ekspor di area sertai gempuran item impor ke bursa domestik.
