Ibukota Indonesia – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang diselenggarakan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih lanjut fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN harus menyesuaikan dengan situasi di lapangan agar tak menghambat daya saing lapangan usaha nasional ke sedang persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku usaha dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan perkembangan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi material baku, tenaga kerja, lalu rute produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah produk-produk atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang dimaksud terlibat pada pembuatan produk-produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang dan juga jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar tambahan kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang digunakan harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan sejumlah manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih besar sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing item lokal. Pemakaian produk-produk di negeri tidak belaka perihal kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata persoalan nomor atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada hanya sekali mengupayakan lapangan usaha untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi lingkungan bidang lokal agar bertambah dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
