Deden Prayitno
Dosen FTI, Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
LAGI-LAGI ini sebuah potret yang buram. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti pada Selasa (4/3/2025) mengungkapkan dari seluruh penduduk Indonesia berusia pada menghadapi 15 tahun, belaka 10,20% yang digunakan menyelesaikan sekolah hingga perguruan tinggi. Bandingkan dengan Singapura, yang digunakan miliki nomor partisipasi kasar (APK) lembaga pendidikan tinggi mencapai 91,09%, sangat melampaui Negara Malaysia (43%) serta Thailand (49,29%).
Ada, memang, upaya untuk memperluas akses secara masif ke institusi belajar tinggi dan juga pemerintah sudah ada berazam meningkatkan partisipasi penduduk di institusi belajar tinggi secara lebih besar banyak. Namun, upaya itu kerap terhadang oleh hierarki institusi yang tersebut terbatas.
Masih ada stratifikasi yang mana menciptakan kesenjangan kualitas lalu kesempatan antarperguruan tinggi lalu memunculkan tantangan pada mewujudkan sistem institusi belajar yang tersebut inklusif juga merata. Pendidikan tinggi di dalam Indonesia masih menghadapi situasi paradoksial ini,
Akses lembaga pendidikan tinggi yang mana masif bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi dia yang mana berada di area area terpencil. pemerintahan melakukan berbagai kebijakan, seperti peningkatan anggaran sekolah lalu inisiatif beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, untuk memperluas akses ini. Namun, akses yang masif ini tiada setiap saat menjamin kualitas yang dimaksud merata.
Hierarki di lembaga pendidikan tinggi tercermin dari perbedaan kualitas antara perguruan tinggi negeri (PTN) kemudian perguruan tinggi swasta (PTS). PTN umumnya memiliki sumber daya yang lebih tinggi baik, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga pengajar, dibandingkan dengan PTS. Hal ini menyebabkan lulusan PTN lebih banyak diminati di tempat bursa kerja, sementara lulusan PTS banyak kali menghadapi stigma negatif terkait kualitas institusi belajar mereka.
Stratifikasi ini meningkatkan kekuatan ketimpangan pada dunia sekolah tinggi juga berdampak pada kesempatan kerja bagi lulusan. Dirjen Diktiristek Abdul Haris menegaskan, keterbatasan ini mengakibatkan tidaklah semua lapisan rakyat dapat menikmati lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas
Beberapa PTS memang benar sudah ada sangat bagus serta lulusannya mampu bersaing di area dunia industri, tetapi jumlahnya bukan banyak. Salah satu permasalahan terkait peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi adalah birokrasi yang tersebut rumit dan juga budaya feodal. Birokrasi pada saat ini lebih besar efisien dengan pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi, juga sistem yang tersebut sebelumnya feodal mulai bertransformasi menjadi tambahan inklusif. Namun, proses pengambilan langkah yang tersebut masih berjenjang juga lambat pada merespons pembaharuan zaman tetap saja menjadi tantangan, sehingga pembaharuan juga penyesuaian kurikulum dengan permintaan sektor masih terhambat.
Akibatnya, lulusan perguruan tinggi banyak kali tidak ada siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dimaksud terus berkembang. otoritas telah dilakukan memberikan kebijakan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan peta jalan guna mencapai visi dan juga misi institusional dengan diferensiasi misi yang tersebut kuat. Kebijakan ini mengupayakan integrasi penelitian pada pembelajaran juga penerapan hasil riset di masyarakat. Sayangnya, belum sejumlah sektor yang mana berperan bergerak di menyokong PTS untuk berkolaborasi di pengembangan sama-sama guna menciptakan keterkaitan kemudian kesesuaian antara dunia sekolah juga industri.
Kurangnya kolaborasi antara perguruan tinggi juga bidang menyebabkan kurikulum perguruan tinggi kurang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Isi yang digunakan diajarkan lebih lanjut berfokus pada permintaan ketika ini daripada memproyeksikan tren lalu keterampilan yang mana akan dibutuhkan pada tiga hingga empat tahun ke depan. Akibatnya, pada waktu siswa lulus, ilmu yang dimaksud dia peroleh kerap kali sudah ada kurang relevan dengan keinginan industri, sehingga memperlebar kesenjangan antara dunia akademik dan juga dunia kerja.
Perlunya Keseriusan Bersama
Kini, pembenahan institusi belajar tinggi juga menghadapi tantangan baru, seperti penghematan anggaran yang tersebut dapat berdampak pada sektor institusi belajar tinggi. Pemotongan anggaran dilaksanakan untuk mendanai inisiatif lain, seperti penyediaan makanan gratis bagi siswa sekolah dasar kemudian permodalan Danantara. Kebijakan ini memicu mengkritik dari pelajar yang digunakan merasa bahwa lembaga pendidikan tinggi dikorbankan demi prioritas lain.
