JAKARTA – Mantan Koordinator Inisiatif Aceh Merdeka (GAM) Sayed Mustafa Usab memperkuat pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) menjadi undang-undang (UU). Dia heran apa yang tersebut diperdebatkan dari pengesahan RUU TNI.
Dia meninjau belaka ada segelintir masyarakat, atau tokoh yang digunakan takut atau mendiskreditkan pengesahan RUU TNI tersebut. Sayed yakin, TNI yang tersebut ditempatkan di area lembaga atau kementerian sipil tidak ada menghadirkan gerbong masing-masing.
”Penempatan TNI dalam lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan juga kelayakan mereka. Kemarin saya dengar panja revisi RUU TNI memohon terhadap anggota TNI berpartisipasi yang tersebut menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan TNI. Nah, itu kan bagus,” kata Sayed Mustafa, Akhir Pekan (23/3/2025).
“Jadi kan tidaklah lagi kembali ke masa orde baru (orba). Karena kedudukan TNI sekarang ingin membantu bagaimana pemerintah ini bisa jadi berjalan dengan baik,” kata Jebolan Akademi Militer Libya ini.
Dia mengatakan, meskipun 16 lembaga atau kementerian sipil yang tersebut diajukan sebagai kedudukan yang dimaksud dapat diduduki oleh TNI, kebijakan ada pada pemerintah. Berdasarkan pengalamannya di dalam militer, ia meninjau RUU TNI ini tidaklah lepas dari kewajiban TNI sebagai delegasi negara kemudian mengayomi negara.
”Ini bukanlah dari TNI-nya, TNI semata-mata mengajukan saja. Diterima, lanjut, tidaklah diterima, kembali lagi. Menurut saya tempat-tempat yang tersebut mereka duduki, bukanlah tempat strategis juga yang dilemparkan di area luar daripada ranah teknik itu. Sifatnya cuma membantu kekuatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Aceh tak terpengaruh dengan isu bangkitnya Dwi Fungsi ABRI pasca RUU TNI itu disahkan DPR. Menurutnya, TNI adalah warga negara Indonesia yang mana berhak menduduki lembaga sipil bagaimanapun juga ada aturan-aturan yang mana sudah ada ada.
Dia juga mengaku tak terpengaruh dengan hal-hal yang dimaksud mendiskreditkan upaya pemerintah di memajukan sebuah negara melalui aturan-aturan yang digunakan ditentukan. “Sayalah orang yang dimaksud memformulasi damai antara GAM serta pemerintah Indonesia. Saya pada pihak GAM pihak penguasa waktu itu Bapak Jusuf Kalla,” katanya.
“Pemikiran pemberontakan seperti dulu sudah ada tamat. Cuman apa yang tersebut kita mau itu adalah kesejahteraan yang mana serupa di area Aceh dengan di tempat Papua, dengan di tempat Ambon, di tempat mana-mana, pada Nusa, semua orang itu minta kesejahteraan. Tidak ada manusia yang mana minta kesusahan,” tambahnya.
Dia pun menyoroti adanya upaya segelintir elemen yang menganggap RUU TNI adalah sebuah blunder. Sayed berpendapat, pengesahan RUU TNI dikarenakan sesuai dengan permintaan serta sesuai dengan perkembangan pemerintah ketika ini.
”Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang misalnya takut terjadi lagi dwi fungsi. Dulu waktu dwi fungsi pun, bagi saya tak masalah. Masuk masa orde lama, tidaklah masalah. Malah dulu tambahan ketat. Warga itu lebih besar akur. Tidak seperti sekarang,” jelasnya.
“Kalau sekarang kan sudah ada katakanlah reformasi ya, reformasi ini itu serupa pak. Publik bebas memang, tapi hancur-hancuran. Kita lihat di tempat mana-mana. Ya kan? Di mana-mana keberadaan kita ini semakin berat,” sambungnya.
Dia melanjutkan, tak ada yang mana salah dengan disahkannya RUU TNI. Hal itu menurut Sayed sebuah keharusan bagi semua pihak. Pro juga kontra dianggapnya hal yang digunakan wajar.
”Harusnya protesnya waktu jalan. Ya kan? Ya kan kita belum berangkat kemudian bilang itu ada bahaya. Karena kita belum tahu bahaya apa tidak. Mengingatkan itu boleh tapi jangan berlingar gitu,” kata Sayed.
Sayed berharap semua pihak menjaga situasi kondusif. Tidak ada lagi yang tersebut menyebabkan onar pada masyarakat. Dia juga mengecam beberapa tokoh yang dimaksud mencoba menggiring opini seolah ada bahaya di dalam balik disahkannya RUU TNI.
Dia juga meminta semuah pihak menyokong upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan sebuah kemandirian bangsa dengan acara yang disampaikan pemerintah sekarang. “Mari kita pikirkan bagaimana negara ini yang digunakan sedang apa namanya susah. Kita bantu-bantu porsi kita masing-masing,” kata dia.
“Jadi jangan lagi kita grogoti aturan yang mana sudah ada ada itu. Kalau nanti apa namanya pada perjalanan itu ada semacam yang dimaksud bukan suka, nanti dapat di-review kembali ke lembaga terkait. Kan ke sana ujungnya. Jadi enggak usah lagi gembar-gembor memprovokasi sehingga negara lagi susah ini tambah sakit,” pungkasnya.
