SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, serta Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang mana sebagian besar dihuni orang Serbia pada Bosnia dan juga Herzegovina.
Mereka dituduh telah lama melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang membatasi operasi lembaga peradilan serta penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah peperangan saudara brutal yang mengadu domba kelompok etnoreligius dalam wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia dan juga Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang mana memerintah sendiri, Republika Srpska yang digunakan beranggotakan etnis Serbia kemudian satu federasi yang digunakan dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) lalu Kroasia, di area bawah Perjanjian Dayton 1995 yang digunakan ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang dimaksud diperintah oleh presiden yang digunakan beranggotakan tiga orang, pribadi Bosniak, individu Serbia, juga seseorang Kroasia, lalu mencakup distrik otonom di tempat persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang mana mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tidak ada mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang berpusat di area Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang disebutkan pasca Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Awal Menteri Radovan Viskovic, lalu Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang mana berpusat di tempat Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Dodik kemudian melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun dikarenakan menghalangi langkah yang digunakan dibuat pengadilan konstitusi Bosnia juga menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi penyelenggaraan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tidak ada mengunjungi vonisnya lalu mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan kemudian melarang penegakan putusan apa pun yang mana dibuat badan peradilan negara Bosnia di area wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang dimaksud melarang badan peradilan pusat juga polisi beroperasi di area Republika Srpska.
